POLITIK DAN PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT

1.        Apa yang dapat anda pelajari dari sistem pemerintahan di Amerika Serikat?

Jawab :

Beberapa hal dapat ditelaah dan diambil pembelajaran dari sistem pemerintahan Amerika Serikat yang sangat rumit namun efisien dalam pelaksanaannya. Sistem kekuasaan yang dianut Amerika sendiri adalah presidensial dimana dalam sistem ini sendiri presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Amerika serikat seringkali dikategorikan sebagai negara republic federal dengan memiliki 50 negara bagian. Secara garis besar sistem politik Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan negara demokrasi pada umumnya yaitu terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda sama halnya dengan yang terdapat dalam sistem demokrasi negara lain pada umumnya.

Kekuasaan eksekutif Amerika Serikat sendiri dipegang dan dijalankan oleh presiden yang dibantu wakil presiden dan menteri-menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres yang terdiri dari Senat dan House of Representative. Senat sendiri merupakan lembaga perwakilan negara bagian dan HR sendiri merupakan lembaga perwakilan rakyat atau semacam DPR. Lalu untuk kekuasaan yudikatif sendiri dipegang dan dijalankan Supreme Court atau mahkamah agung dan lembaga-lembaga peradilan lainnya.

Perpolitikan Amerika Serikat sendiri dikategorikan stabil dimana Amerika Serikat menganut sistem kepartaian dwipartai atau dua partai yang dominan yaitu partai republic dan democrat. Untuk sistem pemilu sendiri Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki sistem pemilu yang rumit. Misalnya saja dalam pelaksanaan pemilihan presiden, dimana dalam prosesnya AS masih menggunakan sistem dewan pemilih atau Electoral College artinya setiap orang yang dipilih dewan pimpinan partai di tingkat negara bagian yang menjadi perwakilan daerahnya untuk memberikan hak suara memilih presiden dengan menggunakan mekanisme perhitungan suara Winner Takes All yang memberikan kekuasaan besar bagi partai yang menang.

Sistem pemerintahan Amerika Serikat sebenarnya memiliki kesamaan dengan sistem pemerintahan negara lain, hanya saja Amerika Serikat yang terdiri dari negara-negara bagian memiliki mekanisme yang lebih detail, rumit, namun efisien. Namun kerumitan yang demikian tidak membuat perpolitikan di negara tersebut kacau bahkan justru dengan keberadaan hanya dua partai yang dominan di negara tersebut membuat politik di negara tersebut lebih stabil ketimbang negara-negara yang menganut banyak partai.

2.        Jelaskan kelemahan dan kelebihan Sistem Pemilu di AS yang sering dikategorikan “sangat rumit”?

Jawaban:

Amerika Serikat menganut sistem pemilu Electoral College dalam pemilihan dewan pemerintahan. Dimana sistem ini sendiri yaitu sistem yang setiap orang yang dipilih dewan pimpinan partai di tingkat negara bagian yang menjadi perwakilan daerahnya untuk memberikan hak suara memilih presiden. Sistem ini sendiri tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri.

EC dalam pelaksanaannya memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya:

1)      Memberikan negara bagian dengan populasi yang kecil kesempatan yang sama pada pemilu presiden.

2)      Memberikan fokus kepada para kandidat yang mengikuti pemilu presiden untuk kemudian dapat mengorganisasikan kampanyenya sehingga memberi gambaran pemetaan politik yang harus dilakukan.

3)      Menghindari Recount atau penghitungan ulang

4)      Mencegah negara bagian dengan populasi besar untuk memonopoli proses monopoli, sehingga sistem ini dapat mencegah hal tersebut untuk terjadi sebagaimana setiap negara bagian memiliki proporsi yang sesuai.

Adapun untuk kekurangan EC sendiri dalam pelaksanaannya yaitu diantaranya:

1)      Suara individual menjadi tidak berarti. Sistem ini membuat suara individual menjadi tidak relevan, hal ini dikarenakan apabila suatu negara bagian memberikan suara tertentu, para elector dapat memberi suara lain.

2)      Proporsi yang tidak seimbang. Beberapa suara pada negara bagian tertentu memiliki jumlah electoral votes yang lebih banyak dibandingkan negara bagain lainnya, hal ini menyebabkan para kandidat untuk hanya berfokus pada area-area tersebut.

3)      Rumit. Sistem ini dapat dikatakan sebagai sistem yang cukup rumit, dan banyak yang masih belum memahami secara lebih detail mengenai sistem tersebut, penduduk pada umumnya hanya memahami bahwa yang memiliki jumlah suara paling banyak akan memenangi pemilu, melainkan hal tersebut bersifat belum pasti dan masih dapat ditentukan oleh para elector.

3.        Mengapa menjadi anggota Senat dianggap lebih bergengsi daripada House of Representative?

Jawaban:

Amerika Serikat  memiliki 3 lembaga dengan pemisahan fungsinya masing-masing. Amerika Serikat memiliki lembaga eksekutif yang dikenal dengan Kongres. Dimana kongres ini sendiri merupakan gabungan antara anggota DPR/House of Representative dan Senat. Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri dari 435 anggota dari distrik-distrik dalam sebuah negara bagian, mewakili para calon terpilih untuk masa jabatan 2 tahun di bagian legislatif Kongres AS. Sementara Senat terdiri dari 100 anggota, berjumlah dua untuk setiap negara bagian AS, memilih senator untuk masa jabatan 6 tahun untuk membuat undang-undang federal AS. Ketika dua faksi ini digabungkan maka terbentuklah sebuah kongres dengan total keanggotaan sebanyak 535 orang.

Senat sendiri memiliki kedudukan tertingggi di dalam kongres memiliki beberapa kekuasaan nasihat dan persetujuan yang unik dan eksklusif yang tidak diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini meliputi persetujuan perjanjian internasional, dan konfirmasi pengangkatan para menteri Kabinet, Ketua Mahkamah Agung, para hakim agung, para hakim federal, para perwira tinggi berbendera, para pejabat pengatur, para duta besar, para pejabat eksekutif federal lainnya, dan para pejabat federal berseragam lainnya.Selain itu, dalam kasus dimana tidak ada kandidat yang menerima mayoritas pemilih untuk Wakil Presiden, tugas dibebankan kepada Senat untuk memilih salah satu dari dua penerima pemilih teratas untuk menjabat posisi itu. Selanjutnya, Senat bertanggung jawab untuk melakukan persidangan terhadap mereka yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pejabat ketua Senat adalah Wakil Presiden Amerika Serikat, yang merupakan Presiden Senat. Ketika jabatan Wakil Presiden lowong, Presiden Pro Tempore, yang biasanya anggota senior dari partai penguasa mayoritas kursi, akan memimpin Senat.

Senat secara luas dipandang sebagai badan yang lebih bergengsi daripada Dewan Perwakilan Rakyat, disebabkan oleh masa bakti yang lebih panjang, jumlah anggota yang lebih sedikit, dan daerah pemilihan yang meliputi seluruh negara bagian. Pejabat ketua Senat adalah Wakil Presiden Amerika Serikat, yang merupakan Presiden Senat. Selain itu para Senator juga cenderung lebih dikenal oleh masyarakat negara bagian karena kedudukannya yang dekat dan memperhatikan masyarakat negara bagian dibandingkan dengan presiden Amerika Serikat. Bahkan terkadang ada masyarakat yang masih tidak tau yang menjabat sebagai presiden Amerika Serikat.

4.        Tentang bagaimana opini publik berjalan di Amerika Serikat bisakah hal yang serupa berlaku di Indonesia? Jelaskan pendapat anda?

Jawaban:

Opini Publik menjadi hal yang sangat menentukan bagi Presiden Amerika Serikat (AS) untuk dapat menggolkan usulan kebijakannya di Kongres AS. Hal ini karena usulan kebijakan yang diusung oleh Presiden AS agar dapat terealisasi haruslah mendapat persetujuan dari Kongres AS yang terdiri dari 535 anggota tersebut. Patrick O'Heffernan dalam Mass Media and American Foreign Policy: Insider Perspective on Global Journalism and the Foreign Policy Process (Norwood, NJ.: Ablex Publishing Coprs., 1991) menyebutkan bahwa sebagai penyedia informasi yang relatif cepat dan akurat , media bisa menjadi sumber pertimbangan utama seorang aktor dalam mengarnbil kebijakan luar negeri, terutama di AS (Graber, 2000: 292 -303).

Di Amerika Serikat sendiri Opini Publik sangat berperan dalam perpolitikan terutama. Di AS sendiri, media memang memiliki potensi besar memengaruhi opini publik yang akhirnya menjadi input bagi presiden untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Ini tidak lepas dari masyarakat AS sendiri yang menjadikan media, terutama televisi dan surat kabar, sebagai gaya hidup dan kebutuhan. Ahli politik media Doris Graber menyatakan bahwa media merupakan sumber utama penduduk AS tentang semua hal yang terjadi di luar lingkungannya.

Sebagai contoh bagaimana opini publik dan media sangat berperan dalam perpolitikan di AS adalah peristiwa pemilu yang terjadi pada tahun 2016. Dimana media berperan besar dalam pembangunan opini publik terhadap pemilu yang diadakan. Perilaku media masa saat kampanye pemilu Amerika 2016 sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: (1) kelompok media netral dan (2) kelompok media partisan. Kelompok media netral hanya bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat perihal: kepribadian, tingkat profesionalisme, karakteristik, dan gaya kepemimpinan seseorang. Sedangkan, kelompok media partisan bertujuan untuk membantu pihak kandidat tertentu yang didukung. perilaku media yang partisan dalam pemilu juga dimaknai sebagai bentuk partisipasi politik. Media sebagai bagian penting dari masyarakat Amerika dipandang punya kewajiban moral untuk hadir dan melakukan partipasi politik pada proses politik yang sedang berlangsung dalam hal ini saat terjadi pemilu. Media berperan dalam proses menentukan masa depan negara atau perjalanan bangsa Amerika.

Masyarakat Amerika yang didasarkan pada ideologi Liberal berpengaruh kepada perilaku media yang juga memiliki ciri Liberal atau mengedepankan nilai-nilai kebebasan. Dalam konteks kebebasan berpendapat ini pula media Amerika punya kebebasan untuk menentukan sikap atau partisan dalam pemilu AS, termasuk di dalamnya Pemilu Presden 2016.

Pada intinya, masyarakat di AS memiliki kebebasan yang luas dalam menyampaikan opininya. Baik melalui media maupun secara langsung. Di Amerika Serikat masyarakat dibebaskan untuk melakukan demonstrasi dalam mengkritik kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Bahkan kebebasan itu sendiri termasuk kepada protes atau kritik terhadapa presiden sekalipun.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Opini Publik di Indonesia belum secara penuh bebas disampaikan. Bahkan semakin hari semakin terkekung oleh aturan kaku yang tidak sedikitpun mencerminkan kebebasan. Melakukan kritik harus menggunakan bahasa yang benar. Masyarakat yang melakukan kritik buruk terhadap pemerintah ataupun presiden dapat dikenakan hukuman pidana. Peran media yang tidak jelas kedudukannya. Bahkan terkadang cenderung memprovokasi dan banyak informasi yang mengada-ada disampaikan kepada masyarakat. Kondisi yang tertata dan terkesan amburadul inilah yang menyebabkan opini public di Indonesia seringkali berbenturan satu sama lain. Hingga akhirnya politik tidak berjalan dengan baik.

Sistem yang ada di AS sebenarnya bisa saja untuk diterapkan di Indonesia. Namun diperlukan sebuah tatanan media yang terstruktur, kedudukan yang jelas, dan peranan yang jelas bagi berjalannya opini public bukan media yang terus menerus menjadi pengadu domba antara pemerintah dan masyarakat. Kebebasan seperti yang ada di AS mampu untuk diberikan, hanya ketika ada keyakinan dan kepercayaan yang terjalin antar semua pihak terlibat antara Pemerintah sebagai pembuat atau penetap kebijakan dengan Masyarakat sebagai pemberi pendapat kebijakan yang menjadi kebutuhan. Tanpa adanya kepercayaan antar kedua hal ini, maka kebebasan hanyalah akan menimbulkan keanarkian dimana kebebasan ini akan memunculkan konflik berkepanjangan.